Sri Mulyani Yakin BI Akan Longgarkan Kebijakan Moneter

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi ekonomi global yang cenderung melemah membuat banyak negara melonggarkan kebijakan moneternya. Sudah sewajarnya Indonesia melakukan hal yang sama.



“Kita fokus untuk mengelola ekonomi dengan menjaga stabilitas. Kondisi berubah termasuk di negara maju dengan kebijakan moneternya karena adanya tanda-tanda pelemahan ekonomi,” katanya di Kantor BPK, Rabu (12/6/2019).

Melihat kondisi perekonomian dan kebijakan bank sentral di banyak negara, dia meyakini otoritas moneter akan menghitung fenomena tersebut dalam perumusan kebijakan. Namun, dia menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada BI sebagai pengampu kebijakan moneter.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan bank sentral akan tetap dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Masing-masing pihak akan memainkan peran dalam kerangka bauran kebijakan fiskal dan moneter.

Meskipun tidak menyebutkan perihal perubahan kebijakan apa yang ditempuh BI nantinya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut meyakini akan adanya penyesuaian kebijakan moneter yang akan diambil BI.

“Saya rasa BI juga akan melakukan adjustment atau melakukan penyesuaian situasi moneternya. Bagaimana BI melakukan, saya tentu menghormati apa yang dilakukan BI. Ini karena mereka selalu menggunakan baik policy mengenai suku bunga maupun makro prudensialnya,” imbuh Sri Mulyani.

Seperti diketahui, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 15-16 Mei 2109, bank sentral menahan level BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6,00%. Begitu juga dengan suku bunga Deposit Facility yang tidak berubah sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%

Indonesia Hadapi Tantangan pada 2020 karena Naik Kelas

Indonesia naik dari kelompok negara berpenghasilan menengah menjadi kelompok negara berpenghasilan menengah atas. Ini menjadi salah satu tantangan Indonesia pada 2020. Hal tersebut dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah menyampaikan pokok-pokok kebijakan ekonomi 2020 di sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Rabu 6 Maret 2019.



“Karena masih pada siklus yang sangat awal dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi 2020, jadi kami tadi menyampaikan apa tantangan-tantangan pembangunan kita, umpamanya apa yang sudah dicapai selama ini dan bagaimana Indonesia maju dari middle income country menjadi negara yang upper middle income country,” kata Sri Mulyani.

Menkeu menjelaskan dalam sidang kabinet paripurna itu, dirinya menyampaikan kepada Presiden dan Wapres serta kabinet, mengenai rancangan kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal 2020, sesuai dengan siklus persiapan RAPBN 2020.

“Jadi tadi yang dibahas mengenai bagaimana pandangan jangka menengah panjang yang dipresentasikan Menteri Bappenas mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun RPJMN, arahnya dan fondasi dasarnya yang akan dijadikan landasan untuk menyusun RAPBN 2020,” ujar Sri Mulyani.

Ia menyebutkan karena masih pada siklus yang sangat awal, pihaknya menyampaikan apa tantangan tantangan pembangunan, termasuk naik ke kelompok negara berpenghasilan menengah atas. “Kalau menuju ke sana, tantangan apa yang perlu dijawab hari ini, termasuk seperti yang selama ini telah disampaikan yaitu pembangunan sumber daya manusia,” katanya.

Namun pada saatnya akan jauh lebih detil mengenai pembangunan SDM itu, mulai dari strategi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, termasuk training tenaga kerja. “Ini dibahas secara lebih detil, namun karena masih pada tahap awal, sifatnya direction, jadi arahnya dulu, belum sampai pada detil,” tuturnya seperti dilaporkan Kantor Berita Antara.

Menkeu menyebutkan juga dari sisi pembangunan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing. “Kalau infrastruktur yang selama ini sudah dibangun, apa yang harus lebih diperhatikan ke depan,” katanya.

Sri Mulyani menyebutkan kalau bicara produktivitas, inovasi, dan daya saing maka industri manufaktur yang dibangun harus seperti apa. “Jadi pembahasannya bagaimana meningkatkan peran sektor manufaktur itu dalam kerangka untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang,” ucapnya.

Menurut dia, struktur ekonomi yang seimbang berkaitan dengan neraca pembayaran, mengatasi defisit eksternal, dan kemampuan untuk meningkatkan ekspor dan investasi. “Dari sisi itu kemudian akan ditetapkan bagaimana kebijakannya dalam APBN-nya untuk bisa mendukung tema-tema itu, tantangan-tantangan itu harus dijawab,” katanya.

Menurut Menkeu, Indonesia juga menghadapi tantangan demografi di mana generasi muda mendominasi jumlah penduduk sehingga perlu perhatian bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan dan lainnya. “Jadi ini masih merupakan suatu brainstorming awal untuk mendapatkan arahan dari presiden, wapres, kabinet, mengenai apa arah yang harus diperhatikan di dalam menyiapkan pondasi Indonesia di tahun 2020,” katanya.

Sri Mulyani menyebutkan, pihaknya akan mempresentasikan lagi rancangan kebijakan ekonomi 2020 di sidang cabinet, yang kemudian akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada DPR pada Mei 2019. “Pada Mei, kami sudah harus menyampaikan Pokok pokok Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal untuk 2020,” ucapnya.***

Sri Mulyani: Infrastruktur Indonesia Masih Tertinggal di ASEAN

Meski pembangunan infrastruktur Indonesia sudah digencarkan dalam empat tahun terakhir, ternyata ketersediaannya masih tertinggal dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengisi seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2019 di Jakarta, Selasa (8/1/2019).  “Pembangunan infrastruktur tidak mungkin berhenti, karena kita masih harus mengejar ketertinggalan di ASEAN terutama ASEAN plus lima,” ujarnya.



Sri Mulyani mengatakan polemik terhadap pembangunan infrastruktur seharusnya tidak terjadi karena kesenjangan kualitas Indonesia masih terlihat dan keberadaan infrastruktur bermanfaat untuk mendukung konektivitas. “Kalau pergi ke Singapura, Thailand, dan Malaysia, pasti kita merasa masih kalah dan tertinggal. Kita lihat terus perbandingannya. Di Bangkok saja sekarang mereka punya stasiun sentral yang besar seperti di New York, sedangkan kita masih membangun MRT,” katanya. Untuk itu, ia mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah untuk mendorong daya saing seiring dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.

Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya menggunakan dana dari APBN namun juga melibatkan BUMN maupun swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). “Kita sudah mempunyai blue print untuk konektivitas, karena selain APBN, ada APBD, KPBU, kita juga menggunakan BUMN plus private sector melalui pinjaman. Kita lakukan pembiayaan lebih bervariasi, untuk menyukseskan proyek prioritas nasional,” katanya.

Hingga saat ini, sebanyak 46 proyek infrastruktur yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) mencakup jalan tol, pembangkit listrik maupun penyediaan air minum telah selesai dibangun dengan nilai mencapai Rp159 triliun.

Ini Siasat Pemerintah dalam Hadapi Defisit

Defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III/2018 melebar 3,37% terhadap PDB atau US$8,8 miliar. Pemerintah tetap fokus menyeimbangkan arus devisa masuk dan keluar.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan dalam menghadapi defisit transaksi berjalan atau CAD (current account deficit) pemerintah akan terus menyeimbangkan supply dan demand dari devisa.

“Menghadapi CAD jumlah antara menghasilkan devisa dan mengeluarkan devisa harus diseimbangkan. Pariwisata, ekspor, capital inflow itu devisa masuk ke dalam negeri,” ungkapnya, Jumat (9/11/2018).

Di sisi lain faktor demand dari devisa berasal dari kebutuhan masyarakat seperti biaya pendidikan di luar negeri, impor barang-barang modal, barang konsumsi dan barang antara.

Menurutnya, ekonomi yang sehat harus seimbang antara kedua supply dan demand tersebut.

“Itu bisa di manufaktur, pertanian, tambang dan jasa. Ini formulasi kebijakan yang menghasilkan devisa itu cirinya kompetitif dan produktif, mmakanya pemerintah selalu fokus [meningkatkan supply devisa],” jelasnya.

CAD kuartal III/2018 melebar dari defisit kuartal II/2018 sebelumnya sebesar US$8,0 miliar atau 3,02% terhadap PDB. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia mencatat secara kumulatif defisit neraca transaksi berjalan hingga kuartal III/2018 tercatat 2,86% PDB atau masih berada dalam batas aman.

Sementara itu, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III/2018 mengalami defisit sebesar US$4,4 miliar. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September 2018 menjadi sebesar US$114,8 miliar.

Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor.

Utang Pemerintah Rp4.416,37 Triliun, Sri Mulyani Tegaskan Ini Masih Terkendali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan utang pemerintah masih akan terkendali pada tahun depan. “Pemerintah tetap menjaga rasio utang dalam batas yang aman, sesuai dengan UU maksimal 60% terhadap produk domestik bruto (PDB),” kata Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menjadi Undang-Undang (UU).



Disebutkan pembiayaan utang di tahun depan sebesar Rp 359,3 triliun tersebut lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar Rp 387,3 triliun.

Selain itu, defisit keseimbangan primer tahun depan juga ditargetkan akan lebih rendah dari tahun ini yakni sebesar Rp 20,1 triliun. Selain itu defisit anggaran juga ditargetkan semakin mengecil di tahun depan yakni sebesar 1,84% terhadap PDB.

“Pembiayaan APBN 2019 akan dilaksanakan secara hati-hati dan risiko yang terukur. Kesehatan dan kemandirian APBN 2019 dicerminkan dengan keseimbangan primer yang semakin kecil menuju nol, serta defisit dan pembiayaan utang yang menurun, sehingga rasio utang terkendali dalam batas aman,” ujar Sri Mulyani di ruang rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Menurut Sri Mulyani, pembiayaan melalui utang hanya sebagai alat dan bagian dari instrumen fiskal untuk menuju pembangunan Indonesia. Pembiayaan utang di tahun depan tersebut merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir.

“Pembiayaan utang 2019 menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan APBN yang semakin sehat dan mandiri,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, pembiayaan utang akan dioptimalkan sebagai instrumen yang dapat memacu perekonomian, dengan mendorong peningkatan peran swasta, BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, melalui skema pembiayaan kreatif dan inovatif.

Total utang pemerintah sampai September 2018 sebesar Rp 4.416,37 triliun atau naik sebesar Rp 549,92 triliun dari Rp 3.866,45 triliun di September 2017. Dari total utang tersebut, terdiri dari pinjaman sebesar Rp 823,11 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.593,26 triliun.

Secara rinci, pinjaman luar negeri sebesar Rp 816,73 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 6,38 triliun. Sedangkan SBN terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp 2.537,16 triliun dan denominasi valas sebesar Rp 1.056,10 triliun.

Sri Mulyani: Topik Utang Pemerintah Pusat Makin Populer berkat Medsos

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan utang pemerintah pusat semakin populer dibahas oleh berbagai kalangan masyarakat dibandingkan 10 tahun lalu. “Sensitivitas terhadap utang 10 tahun lalu berbeda dengan situasi sekarang, karena ada media sosial mungkin,” kata Sri Mulyani ketika memberikan kuliah umum di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Jumat.



Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa penetrasi mengenai utang juga sudah meluas di berbagai kalangan, bahkan hingga ke masyarakat yang tinggal di perdesaan. Sri Mulyani bercerita bahwa ketika dirinya mengikuti kegiatan Kemenkeu Mengajar di SD Negeri Kenari 07 Jakarta Pusat, beberapa siswa bahkan mengetahui soal utang. Ia juga memahami bahwa utang pemerintah menjadi salah satu topik bahasan yang mengemuka dalam debat politik. Debat politik mengenai utang, kata Sri Mulyani, tidak bisa dianggap enteng. “Saya tidak mau underestimate,” ujar dia.

Menurut catatan Kemenkeu, posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir September 2018 mencapai Rp4.416,37 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp816,73 triliun, pinjaman dalam negeri Rp6,38 triliun, surat berharga negara (SBN) berdenominasi rupiah Rp2.537,16 triliun dan SBN berdenominasi valas Rp1.056,10 triliun. Hingga akhir September 2018, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp304,94 triliun dari Rp399,22 triliun yang ditetapkan pada APBN 2018, atau telah mencapai sebesar 76,38 persen APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017, realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan negatif 21,62 persen. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sri Mulyani: Insentif Pajak Dorong Peningkatan Perekonomian

Pemerintah beri insentif pajak Rp154,6 triliun pada 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan fasilitas insentif perpajakan yang selama ini diberikan pemerintah kepada pelaku usaha telah memberikan dampak signifikan kepada peningkatan kegiatan perekonomian.



“Pemerintah sebenarnya berhak mendapatkan pajak, tapi kita tidak memungutnya, karena kita ingin memberikan fasilitas ini untuk mendorong perekonomian,” ujarnya Sri Mulyani di Jakarta, Kamis. Sri Mulyani menjelaskan pemberian fasilitas insentif perpajakan ini tercantum dalam laporan belanja perpajakan Indonesia yang telah diterbitkan pemerintah sebagai upaya transparansi dan menjaga akuntabilitas kebijakan fiskal khususnya insentif perpajakan. Dalam laporan ini, definisi belanja perpajakan adalah penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum yang menyasar kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu.

“Instrumen insentif ini seharusnya terus diawasi dan dievaluasi sehingga kita betul-betul yakin apakah fasilitas perpajakan itu membuat perusahaan makin maju dan bisa kita evaluasi. Kalau ini tidak efektif, itu bisa jadi dasar kita untuk mengkaji ulang,” ujar Sri Mulyani.

Berdasarkan laporan belanja perpajakan, pemerintah telah “kehilangan” penerimaan sebesar Rp154,6 triliun pada 2017 yang terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp125,3 triliun, Pajak Penghasilan (PPh) Rp20,1 triliun dan Bea Masuk serta Cukai Rp9,1 triliun. Namun, kehilangan penerimaan, terutama dari PPN dan PPnBM, bermanfaat untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta mendukung sektor produktif, sehingga dapat mempengaruhi kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Hampir semua sektor memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut, mulai dari sektor industri manufaktur, jasa keuangan, pertanian dan perikanan, jasa transportasi dan listrik, air serta gas. Laporan belanja perpajakan juga memperlihatkan adanya keberpihakan pemerintah secara merata di 2017 kepada sektor rumah tangga dengan pemberian insentif senilai Rp59,4 triliun, UMKM sebesar Rp41,6 triliun maupun badan usaha sebanyak Rp40,1 triliun. Sebagai penerima insentif terbesar, fasilitas yang diberikan pada rumah tangga, salah satunya mencakup fasilitas pembebasan PPN tidak terutang untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung dan sebagainya. Sedangkan, pemberian fasilitas kepada UMKM misalnya PPN tidak terutang atas pengusaha kecil dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun dan untuk badan usaha mencakup PPN tidak terutang atas jasa keuangan serta penurunan tarif PPh bagi perseroan.