Utang Pemerintah Rp4.416,37 Triliun, Sri Mulyani Tegaskan Ini Masih Terkendali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan utang pemerintah masih akan terkendali pada tahun depan. “Pemerintah tetap menjaga rasio utang dalam batas yang aman, sesuai dengan UU maksimal 60% terhadap produk domestik bruto (PDB),” kata Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menjadi Undang-Undang (UU).



Disebutkan pembiayaan utang di tahun depan sebesar Rp 359,3 triliun tersebut lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar Rp 387,3 triliun.

Selain itu, defisit keseimbangan primer tahun depan juga ditargetkan akan lebih rendah dari tahun ini yakni sebesar Rp 20,1 triliun. Selain itu defisit anggaran juga ditargetkan semakin mengecil di tahun depan yakni sebesar 1,84% terhadap PDB.

“Pembiayaan APBN 2019 akan dilaksanakan secara hati-hati dan risiko yang terukur. Kesehatan dan kemandirian APBN 2019 dicerminkan dengan keseimbangan primer yang semakin kecil menuju nol, serta defisit dan pembiayaan utang yang menurun, sehingga rasio utang terkendali dalam batas aman,” ujar Sri Mulyani di ruang rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Menurut Sri Mulyani, pembiayaan melalui utang hanya sebagai alat dan bagian dari instrumen fiskal untuk menuju pembangunan Indonesia. Pembiayaan utang di tahun depan tersebut merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir.

“Pembiayaan utang 2019 menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan APBN yang semakin sehat dan mandiri,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, pembiayaan utang akan dioptimalkan sebagai instrumen yang dapat memacu perekonomian, dengan mendorong peningkatan peran swasta, BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, melalui skema pembiayaan kreatif dan inovatif.

Total utang pemerintah sampai September 2018 sebesar Rp 4.416,37 triliun atau naik sebesar Rp 549,92 triliun dari Rp 3.866,45 triliun di September 2017. Dari total utang tersebut, terdiri dari pinjaman sebesar Rp 823,11 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.593,26 triliun.

Secara rinci, pinjaman luar negeri sebesar Rp 816,73 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 6,38 triliun. Sedangkan SBN terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp 2.537,16 triliun dan denominasi valas sebesar Rp 1.056,10 triliun.

RUU APBN 2019 Sah Jadi Undang-Undang

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/10/2018), menyetujui  Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi undang-undang.



Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan terimakasih untuk setiap proses penyusunan RUU APBN 2019 sehingga mendapatkan kesepakatan.

“Pemerintah mengucapkan terimakasih kepada seluruh fraksi, komisi, Badan Anggaran DPR RI yang telah melaksanakan proses pembahasan RUU APBN tahun 2019 dengan berbagai pandangan, masukan dan saran yang konstruktif, sehingga dapat dicapai kesepakatan APBN tahun 2019,” kata Sri Mulyani.

Postur APBN 2019 yang disetujui meliputi pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,3%, inflasi sebesar 3,5%, dan tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3%, serta nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000 per USD.

Kemudian harga minyak mentah Indonesia sebesar USD70 per barel. Sementara lifting minyak 775.000 barel per hari dan lifting gas 1,25 juta barel setara minyak per hari.

Selain itu pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.165,1 triliun. Pendapatan itu terdiri dari penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.786,4 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp378,3 triliun.

Adapun belanja negara ditargetkan sebesar Rp2.461,1 triliun. Secara rinci, terdiri dari belanja pemerintah pusat menjadi Rp1.634,3 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp855,4 triliun, serta belanja non-K/L menjadi Rp778,9 triliun.

Sementara itu, belanja non-K/L tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang sebesar Rp275,9 triliun, subsidi energi sebsar Rp159,9 triliun, serta belanja lainnya Rp114 triliun. Alokasi subsidi energi tersebut termasuk subsidi BBM dan elpiji Rp100,7 triliun dan subsidi listrik Rp 59,3 triliun.

Kemudian alokasi untuk belanja lain-lain sudah termasuk di dalamnya dana cadangan penanggulangan bencana Provinsi NTB dan Sulawesi Tengah sebesar Rp10 triliun, serta cadangan pooling fund bencana sebesar Rp1 triliun.

Sedangkan, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp826,8 triliun. Terdiri dari transfer ke daerah Rp756,8 triliun dan dana desa Rp70 triliun.

Dengan demikian, defisit keseimbangan primer sebesar Rp20,1 triliun. Sedangkan defisit anggaran menjadi Rp296 triliun atau 1,84% terhadap PDB.

Kemudian, untuk pembiayaan anggaran sebesar Rp296 triliun. Terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp359,3 triliun dan pembiayaan investasi sebesar Rp75,9 triliun.

Adapun, pembiayaan investasi antara lain mencakup dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp20 triliun dan dana abadi penelitian sebesar Rp1 triliun.