James Riady Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Meikarta

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil bos Lippo Group James Riady untuk dimintai klarifikasi terkait perizinan pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. “Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi, tentu terkait sejauh mana pengetahuan saksi tentang proyek dan perizinan Meikarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa memeriksa James Riady sebagai saksi untuk sembilan tersangka dalam kasus tersebut. KPK juga mengklarifikasi James Riady apakah mengetahui tentang dugaan suap kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan kawan-kawan. “Apakah saksi tahu atau tidak tentang dugaan suap ke Bupati dan kawan-kawan,” kata Febri.

Selain itu, KPK pada hari yang sama juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Sahat MBJ Nahor (SMN), yaitu mantan Kabid Perizinan Tata Ruang Pemkab Bekasi Deni Mulyadi, mantan Kadis BPMPTSP Pemkab Bekasi Carwinda, dan Acep Abdi Eka Pradana yang merupakan ajudan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

Selanjutnya, KPK juga memanggil Neneng Hassanah Yasin untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, yaitu konsultan Lippo Group masingmasing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ). Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), dan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (NNY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare. Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar dan DPM-PPT. KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018. Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam.

Proyek Meikarta Akan Dikaji Menyeluruh oleh Pemprov Jabar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengkaji ulang secara keseluruhan rencana pengembangan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.



Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui akun resmi twitternya (@ridwankamil) mengatakan akan mengkaji ulang keseluruhan rencana pengembangan proyek Meikarta seluas 500 hektare pasca terkuaknya kasus dugaan suap perizinan yang dilakukan Lippo Group dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi oleh KPK.

“Sebagai Gubernur baru, saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini, baik 85 Ha yang direkomendasi di bulan November 2017 maupun menyikapi rencana di masa mendatang. Hatur Nuhun,” tulis Ridwan Kamil dikutip dari akun resmi twitternya, Senin (22/10/2018).

Ia menjelaskan pada tahap pertama pihak Meikarta telah mengajukan izin peruntukan tanah seluas 143 hektare dari total rencana pengembangan seluas 500 hektare kepada Pemkab Bekasi pada Oktober 2017.

Sesuai dengan wewenangnya terkait perizinan, Pemerintah Provinsi telah memberikan rekomendasi tata ruang yang diajukan seluas 143 hektare hanya menjadi 85 hektare pada November 2017.

Luas lahan yang telah mendapatkan rekomendasi tersebut kemudian bisa dilanjutkan proses perizinannya untuk mendapatkan IMB, AMDAL, dan lain sebagainya di PemKab Bekasi.

Ridwan mengatakan dari kajian internal yang dilakukan Pemprov, sementara ini tidak menemukan masalah fundamental tata ruang dari lahan yang telah direkomendasi, yakni seluas 85 hektare.

Namun, jika terdapat masalah dugaan suap pada proses proyek Meikarta di Pemkab Bekasi, maka Pemprov mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil karena telah memasuki ranah pidana.

Terkait keberlanjutan proyek, Ridwan mengatakan untuk memberikan instruksi pemberhentian dan pembatasan proyek yang bermasalah seperti Meikarta harus tetap melalui proses yang adil dan proporsional.

“Seperti yang terjadi di kasus reklamasi Jakarta, ternyata tidak semua dihentikan. Pastilah karena pemprov DKI sudah dengan pertimbangan aspek hukum yang memadai dan adil,” tulis Ridwan.

Proyek Meikarta Tetap Lanjut Meski Terimbas Kasus Suap

Lippo Group tetap akan melanjutkan proyek Meikarta meskipun diterpa dugaan kasus suap perizinan dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi.



Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kamayan Jati mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menjalankan proyek Meikarta sesuai dengan rencana pengembangan, sehingga target serah terima unit dengan konsumen tetap terlaksana sesuai jadwal.

“Proyek Meikarta tetap jalan sesuai dengan rencana. Direncanakan handover sekitar Februari 2019 secara bertahap,” ujar Danang, Selasa (16/10/2018).

Danang mengatakan di proyek progres pengembangan Meikarta tengah menyelesaikan pembangunan 28 menara yang akan diserahterimakan secara bertahap. Adapun, 28 menara apartemen tersebut memiliki ketinggian 32 lantai hingga 42 lantai.

Megaproyek Meikarta mulai diluncurkan pada Januari 2016 di lahan seluas 22 juta meter persegi di Cikarang. PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang dimiliki 100%. Sementara LPCK sebanyak 54% sahamnya dimiliki oleh PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).

Proyek itu diklaim telah terjual lebih dari 150.000 unit dengan harga mulai Rp200 jutaan per unit. Pada awal September 2018, Meikarta telah melakukan serah terima 863 unit fisik tahap pertama apartemen Tower Irvine Suites dan Westwood Suites.

Serah terima tersebut, menurut siaran pers PT Lippo Cikarang Tbk.,  merupakan tahap awal dari serah terima enam menara—yang merupakan bagian dari 84 menara pertama—di kawasan pusat bisnis (CBD) Meikarta dengan masing-masing ketinggian 42 lantai.

Sebagai informasi, KPK secara resmi menetapkan Direktur PT Operasional Lippo Grup Billy Sindoro sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek Pembangunan Meikarta pada Senin (15/10/2018).

Selain itu, KPK juga menetapkan pihak Lippo Group lainnya sebagai tersangka pihak pemberi, yaitu Konsultan Lippo Grup Taryudi, Konsultan Lippo Grup Fitra Djaja Kusuma, dan Pegawai Lippo Grup Henry Jasmen.

KPK menduga pemberian suap sebagai bagian dari komitmen fee proyek pertama dan bukan pemberian pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Pemadam Kebakaran, dan DPM-PTT.

Kuasa Hukum PT Mahkota Sentosa Utama, Denny Indrayana dari kantor hukum Integrity, mengatakan PT MSU adalah korporasi yang menjunjung tinggi prinsip good corporate governance dan antikorupsi, sehingga telah dan terus berkomitmen untuk menolak praktik-praktik korupsi, termasuk suap dalam berbisnis.

“Meskipun KPK baru menyatakan dugaan, kami sudah sangat terkejut dan amat menyesalkan kejadian tersebut. Langkah pertama kami adalah, PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi,” katanya dalam rilisnya Selasa (16/10).

Perusahaan, katanya, tidak akan mentolerir penyimpangan sehingga tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut, sesuai ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku.

KPK Amankan Bupati Bekasi dan 9 Orang Lainnya Terkait Suap Proyek Meikarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankn Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin (NNY), tersangka kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.



Neneng tiba di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/1/2018) sekitar pukul 23.25 WIB. Sebelumnya, Neneng belum diamankan KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Minggu (14/10/2018) siang hingga Senin (15/10/2018) dini hari. Selain Neneng, KPK juga telah mengamankan tersangka lainnya, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) dari kediamannya.

“Tim telah mengamankan BS, swasta dari kediamannya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (15/10/2018 malam.

KPK total mengamankan 10 orang di Bekasi dan satu orang di Surabaya. Dari 10 orang yang diamankan itu, KPK menetapkan sembilan orang.

Diduga sebagai pemberi antara lain:

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS)

Dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP)

Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ)

Diduga sebagai penerima, yaitu:

Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin (NNY)

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J)

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN)

Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT)

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten BekasiNeneng Rahmi (NR)

Diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

“Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu: Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018) malam.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Ia menyatakan keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan.

“Sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam,” kata Syarif.