Ekonom Berharap Suku Bunga Turun setelah Jokowi Menang Pemilu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan melakukan upaya baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat ia mempersiapkan masa jabatan kedua. Bank sentral segera dapat memainkan perannya dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia.



Sejumlah ekonom menyerukan pelonggaran kebijakan moneter setelah hasil tidak resmi dari pemilihan presiden pekan lalu memperlihatkan Jokowi unggul. Itu memungkinkan kelangsungan kebijakan dan bagi Jokowi untuk terus maju dengan program infrastrukturnya yang ambisius.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersikap hati-hati pada kemungkinan penurunan suku bunga, Namun, dengan inflasi yang tenang dan mata uang yang stabil setelah kemunduran pasar negara berkembang tahun lalu, ada dukungan yang tumbuh bahwa pembuat kebijakan sekarang memiliki ruang yang cukup untuk mempertimbangkan pelonggaran akhir tahun ini, dan pada awal kuartal ini.

Pemotongan suku bunga bisa menjadi prospek domestik yang lebih cerah.
“Kemenangan Jokowi dapat mengarah pada dimulainya kembali arus masuk, menambah faktor lokal dan global yang menguntungkan,” kata Euben Paracuelles, seorang ekonom di Nomura Holdings Inc. di Singapura. “Kami pikir ruang lingkup untuk penurunan suku bunga tahun ini oleh Bank Indonesia telah meningkat.” Ia memperkirakan 50 basis poin pelonggaran pada kuartal keempat setelah sebelumnya memperkirakan penurunan suku bunga akan dimulai tahun depan.

Presiden diperkirakan memenangkan masa jabatan lima tahun kedua ketika hasil resmi dari pemilihan 17 April diumumkan dalam beberapa minggu ke depan. Dia memimpin dengan sekitar 10 poin persentase atas Prabowo Subianto dalam penghitungan resmi, dengan sekitar 30 persen suara dari lebih dari 800.000 TPS dihitung, mencerminkan hasil quick count oleh lembaga survei swasta pekan lalu.

Setelah pemilu, pemerintah sekarang menyiapkan anggaran berikutnya dan menargetkan tingkat pertumbuhan sebesar 5,6 persen tahun depan, meskipun masih jauh dari target 7 persen yang ditetapkan oleh Jokowi menjelang masa jabatan pertamanya.

Inflasi telah cenderung turun dan mencapai titik terendah hampir satu dekade di 2,48 persen bulan lalu, di bawah target bank sentral. Harga konsumen tahun depan terlihat dalam kisaran 2 persen hingga 4 persen tahun depan, kata pemerintah pada Selasa.

Setelah menaikkan suku bunga enam kali tahun lalu untuk menstabilkan mata uang di tengah aksi jual, bank sentral Indonesia mempertahankan suku bunga utamanya tidak berubah pada 6 persen. Sementara itu Federal Reserve AS menahan kenaikan suku bunga lebih lanjut sehingga rupiah berada pada posisi yang lebih solid. Meskipun belum siap untuk memberi sinyal pelonggaran, Gubernur BI Warjiyo lebih optimistis, menunjuk pada defisit neraca berjalan yang menyempit, dan aliran masuk portofolio.

“Memang benar bahwa berbagai indikator menunjukkan perkembangan positif,” kata Warjiyo kepada wartawan, Selasa. Namun dia mengulangi kebijakan moneter bank sentral untuk memastikan stabilitas eksternal ekonomi, terutama untuk mengendalikan defisit neraca berjalan, dan untuk mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik kepada investor.

Rupiah telah menguat sekitar 2 persen terhadap dolar tahun ini, sementara investor telah memompa $ 3,95 miliar ke dalam obligasi pemerintah sejak awal Januari.

Jokowi Unggul 54 Persen Berdasarkan Penghitungan Cepat

Warga negara Indonesia telah memberikan suara dalam pemilihan umum satu hari terbesar di dunia. Hasil penghitungan cepat oleh sejumlah lembaga survei menempatkan Presiden Joko Widodo unggul dengan 54 persen dari sekitar 70 persen suara yang telah masuk.



Survei Kompas memperlihatkan keunggulan Jokowi dengan 54,90 persen dalam kampanye sengit yang didominasi oleh janji-janji untuk meningkatkan lapangan kerja dan ekonomi. Setidaknya tiga hitungan lain oleh lembaga survei swasta menunjukkan margin yang sama.

Mengulang kembali pemilihan presiden 2014, pengusaha furnitur Jokowi yang kini petahana melawan Prabowo Subianto, seorang jenderal militer yang menjabat sebagai komandan pasukan khusus selama 32 tahun masa pemerintahan Suharto. Dalam kampanye yang secara resmi dimulai pada September, kedua kandidat berjanji memperkuat perekonomian Indonesia menjadi terbesar di Asia Tenggara serta memperluas lapangan kerja.

Sebanyak 193 juta orang Indonesia berhak memilih dalam pemilihan umum Rabu – pemilihan presiden dan legislatif simultan pertama di negara ini. Kontes ini tidak hanya akan menentukan siapa yang memimpin Indonesia tetapi akan membentuk parlemen, dan oleh karena itu lanskap untuk reformasi – serta iklim investasi – selama lima tahun ke depan.

Jokowi berjanji selama kampanye untuk menciptakan 100 juta pekerjaan dan mengurangi kemiskinan di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Prabowo berjanji untuk menghidupkan kembali sektor manufaktur Indonesia sambil mencermati defisit neraca berjalan Indonesia dan ketidakmampuan pemerintah saat ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi jauh melebihi 5 persen.

Setelah memberikan suaranya di tempat pemungutan suara di Jakarta Pusat, Jokowi mengatakan kepada wartawan bahwa ia optimistis memenangkan pemilihan. “Kita harus bersabar menunggu penghitungan KPU[Komisi Pemilihan Umum] secara resmi,” kata Jokowi.

Prabowo mengulangi peringatan tentang kemungkinan kecurangan pemilu setelah ia memilih di Hambalang, dekat Bogor. “Jika ada kekacauan atau tidak, itu tidak akan datang dari kami, saya jamin,” kata Prabowo. “Tapi kami tidak ingin dicurangi lagi, orang Indonesia tidak akan dicurangi lagi.”

Dalam pernyataan publiknya Prabowo mengaku banyak kejadian yang merugikan pendukungnya. “Banyak surat suara yang tidak sampai, banyak surat suara yang sudah dicoblos ke kosong satu,” kata Prabowo.

Dia juga menuduh lembaga-lembaga survei menggiring opini bahwa kubunya kalah. “Saya himbau agar para pendukung kami tetap tenang dan tidak terprovokasi, fokus mengawal kotak-kotak suara,” kata Prabowo.

Arab Saudi Berminat Investasi US$6 Miliar di Indonesia

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/4/2019) bahwa pihak Arab Saudi mengkaji untuk investasi senilai US$6 miliar seusai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan pihak Kerajaan Arab Saudi. Presiden Jokowi berkunjung ke Arab Saudi pada 14-15 April 2019.

Moeldoko ikut bersama rombongan Jokowi menemui Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman.



Moeldoko menceritakan Presiden dan rombongan sempat makan malam bersama Pangeran Muhammad bin Salman. Dalam kesempatan itu, Pangeran mengatakan pihaknya akan “melibatkan diri” di Indonesia.

“Putra mahkota kemungkinan akan investasi US$6 miliar,” kata Moeldoko yang menyatakan pihak Arab Saudi berminat investasi di bidang minyak dan gas serta pariwisata.

Dalam pertemuan dengan Pangeran Arab Saudi itu, menurut Moeldoko, Presiden berbicara mengenai perkembangan investasi di Indonesia dan kecenderungan investasi di Indonesia di masa mendatang.

Dalam kesempatan itu, Jokowi bertemu dengan Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman serta sejumlah pejabat terkait. Jokowi dan Raja Salman sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi.

Jokowi Akan Senang Jika Tanah HGU Prabowo Dikembalikan ke Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan senang menerima pengembalian lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh calon presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah.



Kendati demikian, Jokowi menekankan pernyataan yang juga sempat dikemukakan saat Konvensi Rakyat Jokowi di Bogor, Minggu (24/2/2019), tidak bersifat memaksa. “Jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu. Saya tunggu, saya tunggu sekarang. Dan akan, dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan,” ucap Jokowi saat Konvensi.

“Tadi malam saya ulang, karena kan ada yang menyampaikan kalau tanahnya diperlukan negara akan diberikan. Kalau diperlukan negara akan diberikan, ya saya dengan senang hati akan saya terima hingga saya bisa membagi bagikan kepada rakyat,” kata Jokowi di Cilacap, Senin (25/2/2019).

Hingga saat ini menurut Jokowi, pemerintah sudah memberikan konsesi lahan kepada masyarakat sebanyak 2,6 juta sertifikat untuk masyarakat adat, nelayan, dan petani.

Program tersebut, sebutnya, akan terus dilanjutkan karena merupakan bagian dari komitmennya untuk melakukan reformasi agraria di Indonesia. Namun, Jokowi memastikan pernyataannya tersebut tidak bersifat memaksa karena HGU lahan yang dimiliki oleh Prabowo juga dilindungi oleh hukum.

“Setiap hak yang diberikan pada investor pada pengusaha, pada rakyat itu, kepastian hukum harus jelas sehingga kalau sudah diberi HGU ya ada jangka waktunya,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, pada Debat Capres II di Hotel Sultan, Jokowi sempat menyinggung kepemilikan HGU Prabowo di sejumlah daerah.

“Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektar,” tambahnya.

Jokowi Kunjungi Daerah Terdampak Tsunami Selat Sunda

Presiden Joko Widodo pada Senin (24/12) meninjau beberapa lokasi di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang terdampak bencana tsunami. Selain itu, Presiden juga mengunjungi beberapa puskesmas dan rumah sakit di Pandeglang yang jadi tempat perawatan para korban bencana tsunami.



Dalam peninjauan ini, Presiden ingin memastikan bahwa penanganan dampak bencana tsunami dapat diselesaikan dengan cepat dan baik, terutama evakuasi korban dan adanya bantuan pelayanan kesehatan.

Saat memberikan keterangan pers di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Minggu (23/12) Presiden telah menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, Panglima TNI, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan jajaran terkait untuk langsung terjun ke lapangan melakukan evakuasi dan pendataan.

“Saya juga telah memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah darurat menemukan korban dan juga melakukan perawatan secepat-cepatnya,” ucap Presiden, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Turut mendamping Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Pandeglang, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Brigjen TNI Maruli Simanjuntak.

Jokowi Apresiasi BI dalam Stabilkan Rupiah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah Bank Indonesia dalam menyelamatkan rupiah dengan menaikkan suku bunga acuan.



Presiden mengemukakannya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) Tahun 2018 yang mengusung tema “Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan”.

“Kita sadar betul betapa beratnya pertempuran dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Saya tahu BI melakukan intervensi pasar, menaikkan suku bunga guna menstabilkan kurs rupiah terhadap US dollar,” kata Presiden di Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Hasilnya, ujar Presiden, sudah bisa dilihat selama 2-3 minggu terakhir karena rupiah sudah menguat signifikan dan kembali ke posisi Rp14.500 per US$.

Langkah BI yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25% atau 25 basis poin menjadi 6% diakuinya menunjukkan keberanian BI untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

“Yang saya anggap berani itu bukannya besarnya kenaikan, tapi kejutannya itu. Mengapa saya sampaikan seperti itu, karena saya membaca laporan bahwa 31 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg, hanya 3 yang punya ekspektasi BI akan menaikkan bunga hari itu, dan saya lihat pasar benar-benar kaget oleh kenaikan bunga oleh BI, dan ini disambut amat positif oleh pasar,” tekan Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyinggung suksesnya konsolidasi antara fiskal, moneter, hingga dunia usaha dalam menjaga kestabilan ekonomi Tanah Air. Menurutnya, konsolidasi ketiga komponen tersebut sudah berada pada garis yang sama sehingga membantu upaya pemerintah memacu pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Jokowi Bagi-bagi 1.300 Sertifikat Tanah di Lampung Tengah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan sekitar 1.300 sertifikat tanah di Kabupaten Lampung Tengah.



Jokowi mengatakan pemerintah menargetkan untuk membagi setidaknya 264.000 sertifikat di Provinsi Lampung pada tahun ini. Khusus Kabupaten Lampung Tengah, Jokowi meyakini Badan Pertanahan Nasional (BPN) mampu membagi 30.200 sertifikat tanah pada 2018.

“Setiap saya ke daerah, baik itu ke kampung, baik itu ke desa, keluhannya adalah sengketa lahan. Itu tidak hanya di Provinsi Lampung, di seluruh provinsi. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Papua, semuanya yang namanya sengketa lahan itu ada di mana-mana,” ujarnya di Komplek Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (23/11/2018).

Sejak 2014-2015, Presiden mengaku sering mendengar banyaknya sengketa lahan di Indonesia, baik antara masyarakat dengan perusahaan hingga masyarakat dengan pemerintah.

Menurutnya, hingga saat ini masih ada sekitar 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan. Padahal, per 2014 baru 46 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat sehingga Jokowi memperkirakan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengeluarkan sebanyak 80 juta sertifikat tanah.

“Enggak apa, sertifikat ini kalau mau dipakai untuk agunan silakan, kalau mau dipakai jaminan ke bank silakan. Saya hanya titip, sebelum dipakai agunan tolong dikalkulasi dulu kalau mau pinjam ke bank,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya berjanji proses sertifikasi semua lahan di Provinsi Lampung mampu diselesaikan pada 2023.