Kepala BKPM Ungkap Penyebab Turunnya Peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business 2019

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menjelaskan penyebab penurunan posisi peringkat Indonesia dalam Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) 2019.



Menurutnya, penurunan ini disebabkan ketidakfokusan pemerintah terhadap beberapa indikator yang menjadi penilaian EoDB.

“Jadi tentunya kita harus introspeksi. Kenapa kita sampai kehilangan fokus. Karena kita harus mengembalikan fokus bersama terhadap EoDB ini,” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Thomas mengakui, dalam satu tahun terakhir Indonesia memang sedang kehilangan momentum. Bahkan beberapa indikator penilaian terhadap EoDB pun tidak lagi menjadi fokus. Hal ini berbeda ketika pertama kalinya menggaungkan EoDB pada 2014 lalu.

“Tahun 2014 itu semuanya excited semangat berapi-api fokus. Mungkin saya harus akui di 2017 kita sudah mulai kehilangan fokus. Semangat kita gak samalah dibandingkan 2014 2015 dan 2016,” kata Thomas.

Dia mengatakan, untuk bisa mendapatkan posisi ranking yang baik sebetulnya beberapa cara sudah dilakukan pemerintah. Misalnya dengan merubah beberapa prosedur kemudahan dalam perizinan.

“Kita hampir kayak pakai cara-cara hacker dengan mengkutak kutik prosedur, supaya yang tadinya 3 minggu menjadi 3 hari. Atau yang tadinya harganya misalnya adminsitrasi Rp 3 juta jadi Rp 300 ribu,” imbuh dia.

Menurut Thomas, apabila hanya sebatas mengandalkan perubahan pada prosedur perizinan saja, Indonesia tidak akan menikmati perbaikan yang signifikan dari ranking sudah ada. Oleh karenanya, untuk mencapai posisi terbaik pada EoDB pemerintah merombak sistem pemerintahan.

“Kalau kita mau melonjak lagi ke top lima ya memang musti mulai ke akar permasalahan yaitu sistem keseluruhan pemerintahan, termasuk pola pola kerja, pola pola penilaian kinerja dan prestasi di birokrasi yang menitik beratkan kepada prosedur dan compliance memenuhi syarat dan bukti bukti kepatuhan peraturan bukan kepada hasil,” pungkasnya.

Diketahui, hasil laporan Bank Dunia menyatakan peringkat atau ranking kemudahan berusaha Indonesia turun dari posisi 72 ke 73. Meski begitu, dalam laporan EoDB Bank Dunia itu disebutkan, Indonesia masih tercatat terus memperbaiki iklim berusahanya.

Peringkat Indonesia Turun dalam Ease of Doing Business 2019

Peringkat Indonesia tercatat turun satu tingkat ke posisi 73 dari sebelumnya 72 dalam Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business 2019 yang dirilis Bank Dunia (World Bank).



Posisi Indonesia berada tepat di bawah Yunani yang menempati posisi 72. Sementara itu, negara Asean lain, seperti Vietnam dan Thailand berada di posisi 69 dan 27.

Posisi pertama diduduki oleh Selandia Baru dan diikuti oleh Singapura di urutan kedua.

Kendati turun peringkat, laporan Ease of Doing Business (EoDB) yang dirilis Rabu (31/10) menunjukkan adanya kenaikan skor nilai Indonesia sebesar 1,42 poin menjadi 67,96.

Penurunan peringkat Indonesia disebabkan oleh perbaikan dari sejumlah negara di Afrika seperti Rwanda, Kenya, Togo, Cote d’Ivore serta Djibouti.

Selain itu, Afghanistan, China dan India juga menunjukkan perbaikan yang signifikan.

World Bank mencatat Indonesia menampilkan perbaikan dalam hal pendaftaran jaminan sosial di seksi kemudahaan membuka usaha.

Dalam seksi penilaian pendaftaran properti, Indonesia juga berhasil melakukan peningkatan transparansi dan efisiensi administrasi.

Selain itu, Indonesia berhasil memperluas cakupan informasi positif dan negatif terkait akun kredit konsumen.

Lebih lanjut, World Bank menyoroti keberhasilan Indonesia menerapkan pelatihan judisial kepada jaksa di Tanah Air.

Namun, World Bank menegaskan Indonesia bisa lebih baik lagi jika otoritas terkait bisa memperbaiki pelayanan judisial.