Suku Bunga BI Tetap 6 Persen

Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate” sebesar enam persen pada Rapat Dewan Gubernur periode 24-25 April 2019, Kamis, di tengah laju inflasi yang terkendali di bawah 3,5 persen secara tahunan (yoy) dan perkiraan membaiknya defisit transaksi berjalan.



Bank Sentral menargetkan dapat menurunkan defisit transaksi berjalan hingga 2,5 persen Produk Domestik Bruto pada 2019 dari defisit 2,98 persen PDB di 2018.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Februari 2019 tetap tinggi 23,4% dan disertai rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah 2,6% (gross) atau 1,2% (net).

Dari fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit pada Februari 2019 tercatat 12,1% (yoy), stabil dibandingkan dengan pertumbuhan kredit Januari 2019 sebesar 12,0% (yoy).

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Februari 2019 sebesar 6,6%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan Januari 2019 sebesar 6,4%. Likuiditas perbankan terjaga, antara lain tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 22,3% pada Februari 2019. Sementara itu, kinerja korporasi go public membaik tercermin dari peningkatan keuntungan dan kemampuan membayar kewajiban yang sejalan dengan peningkatan aktivitas.

Ke depan, Bank Indonesia memandang pertumbuhan kredit akan terus berlanjut tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Hal ini mempertimbangkan siklus kredit yang berada di bawah level optimum di tengah prospek permintaan domestik yang meningkat.

BI: Defisit Transaksi Berjalan Hambat Suku Bunga Turun

Defisit transaksi berjalan Indonesia masih menjadi masalah fundamental, sehingga Bank Indonesia belum berani untuk menurunkan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate”. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara, usai peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2018 di Jakarta, Rabu, mengatakan ada tiga hal yang sangat mempengaruhi penentuan kebijakan suku bunga acuan Bank Sentral, yakni inflasi, kebijakan bank sentral AS The Federal Reserve/The Fed, dan defisit transaksi berjalan. Inflasi selalu berada di rentang bawah sasaran Bank Sentral (inflation targeting framework) sejak awal 2015 hingga awal 2019. Sementara, The Fed sudah melontarkan sinyalemen bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru menaikkan suku bunga acuan, setidaknya dalam dua tahun ke depan, sehingga dapat mendorong modal asing ke dalam negeri. Dengan demikian, faktor penentu yang masih menjadi hambatan adalah defisit transaksi berjalan Indonesia. Sepanjang 2018, defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai 2,98 persen Produk Domestik Bruto atau 31 miliar dolar AS.



“Dari tiga faktor itu, tinggal satu faktor yang harus kita pantau dan itu penting untuk kebijakan moneter ke depan,” ujar Mirza. BI dalam Rapat Dewan Gubernur periode Maret 2019 ini, menahan tingkat suku bunga acuannya di level enam persen untuk keempat kalinya. Terakhir kali Bank Sentral memangkas suku bunga acuannya adalah 1,5 tahun lalu ketika tekanan ekonomi global mereda serupa dengan kondisi ekonomi saat ini. Di 2019, ketika suku bunga acuan di negara-negara maju diperkirakan tidak akan meningkat secara cepat karena perlambatan ekonomi global, negara-negara berkembang termasuk Indonesia mendapat relaksasi untuk mengoptimalkan instrumen suku bunga acuannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kata Mirza, fokus kebijakan suku bunga acuan BI masih diprioritaskan kepada stabilitas eksternal. Fokus kepada stabilitas eksternal dilakukan untuk menjaga daya tarik aset keuangan berdenominasi rupiah sehingga modal asing terus masuk dan mampu membiayai defisit transaksi berjalan. Di 2019, Bank Sentral memiliki target untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke 2,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Kepala Ekonom PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Ryan Kiryanto mengatakan kebijakan suku bunga acuan BI memang perlu ditujukan untuk memperkuat stabilitas eksternal perekonomian di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global, terutama Tiongkok, AS dan Uni Eropa. Kebijakan Bank Indonesia yang masih menahan suku bunga acuan pada level enam persen tepat dalam mengatasi masalah defisit transaksi berjalan yang masih menjadi ancaman di dalam negeri. “Ibarat permainan sepakbola, langkah BI memperkuat pertahanan domestik dari tekanan eksternal merupakan langkah yang cerdas sebelum tekanan eksternal tadi makin kuat dan besar,” ujar Ryan beberapa waktu lalu

BI Siapkan Rp101,1 Triliun untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2019

Bank Indonesia menyiapkan uang tunai Rp101,1 triliun sepanjang Desember 2018 untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat pada liburan Natal dan Tahun Baru 2019. Jumlah uang tunai tersebut meningkat 10,3 persen dibanding periode yang sama di 2017 sebesar Rp93,7 triliun.



“Yang sudah ditarik oleh perbankan sebesar Rp58 triliun sampai Kamis (20/12),” kata Direktur Departemen Pengelolaan Uang (DPU) BI Luctor Tapiheru di Jakarta, Jumat.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya mengimbau agar masyarakat lebih banyak menggunakan jaringan pembayaran non tunai. Pasalnya, pembayaran non tunai akan lebih cepat, aman dan nyaman dibanding dengan membawa uang tunai kemana-mana. “Kalau terpaksa pakai tunai, ingat 5J. Jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, dan lain-lain. Lebih baik non tunai,” kata dia.

Luctor merinci persebaran uang tunai yang disiapkan BI menjelang Natal dan Tahun Baru terbanyak di Pulau Jawa. Untuk pulau Jawa di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) itu sebesar Rp28,4 triliun, atau 28,1 persen dari total uang tunai yang disiapkan. Sementara untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebanyak Rp28,1 triliun atau 27,7 persen dari total uang tunai disiapkan. Sedangkan untuk Sumatera sebesar Rp21,2 triliun dengan pangsa 21 persen. “Jabodetabek sendiri Rp 23,4 triliun pangsanya 23,2 persen,” ujarnya. Dia mengungkapkan, uang tunai yang disiapkan BI akan didominasi oleh uang kertas pecahan nominal besar. “Dari semua itu, 98 persen pecahan besar atau Rp 20.000 ke atas. Selebihnya dua persennya adalah pecahan kecil,” katanya.

Suku Bunga BI Tetap 6 Persen

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Desember 2018 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan 7-Day RR di 6%.



RDG juga menahan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan keputusan tersebut konsisten dengan upaya bank sentral menurunkan defisit transaksi dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik, termasuk mempertimbangkan penyesuaian suku bunga global beberapa bulan ke depan.

“Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke arah 2,5% pada tahun depan,” papar Perry, Kamis (20/12).

Dalam RDG Desember, Bank Indonesia juga mencermati perkembangan terakhir di global termasuk keputusan Fed tadi malam.

Bank Indonesia melihat pertumbuhan global melandai dan ketidakpastian global berlanjut. Pertumbuhan AS akan mengalami konsolidasi pada 2019. Prospek konsolidasi di AS dan ketidakpastian menurunkan kecepatan kenaikan FFR pada 2019 setelah the Fed pada Desember 2018 menaikkan FFR naik menjadi 2,25-2,50%.

“Sebelumnya kami perkirakan akan naik tiga kali. Dengan keputusan tadi malam, akan mengarah pada 2 kali,” papar Perry.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia juga mencermati kepercayaan global yang terus menguat terhadap Indonesia. Ini terbukti aliran modal yang terus masuk dan stabilitas nilai tukar.

Bank Indonesia mencatat aliran dana masuk sepanjang Januari-November 2018mencapai US$7,9 miliar di semua instrumen keuangan, baik saham dan surat utang obligasi global korporasi.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap baik pada tahun ini di kisaran 5,0%-5,4%. “Ini ditopang oleh terjaganya permintaan domestik [konsumsi dan investasi] dan membaiknya ekspor netto,” ungkap Perry.

Namun, Bank Indonesia melihat investasi nonbangunan melambat dipengaruhi sektor manufaktur dan pertambangan. Menurut Perry, hal ini disebabkan beberapa perusahaan di sektor tersebut mulai mengkalkulasi utilitas dan perkembangan ekonomi ke depannya.

Gubernur BI: Syariah Jadi Arus Baru Ekonomi Indonesia

Gubernur BI Perry Warjiyo mengemukakan Bank Indonesia bersama pemerintah dan instansi terkait telah menetapkan syariah menjadi arus baru ekonomi Indonesia dengan mengembangkan rantai produksi komoditas halal hingga pengembangan pasar keuangan syariah.



Ia mengatakan syariah perlu menjadi arus utama perekonomian mengingat Indonesia memiliki populasi muslim yang begitu banyak. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, semestinya Indonesia menjadi produsen utama komoditas halal dan memiliki kontribusi aset keuangan syariah yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kami akan terus mengkampanyekan bahwa ekonomi keuangan syariah adalah salah satu arus baru pengembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia menuju kemandirian ekonomi Indonesia,” kata Perry dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah Indonesia atau “Indonesia Syariah Economic Festival” (ISEF) 2018 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa. Hadir dalam pembukaan ISEF yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Perry mengatakan Indonesia tidak boleh hanya menjadi target pasar dari produk halal negaranegara lain, melainkan harus mampu mencapai swasembada hingga menjadi eksportir utama dunia untuk komoditas halal. “Kegiatan ISEF adalah salah satu bentuk nyata komitmen kita bersama untuk bagaimana kita mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, baik yang mayoritas muslim atau bukan muslim,” ujarnya.

Pada dasarnya, kata dia, komitmen untuk membesarkan ekonomi syariah sudah dicanangkan sejak tiga tahun lalu dengan lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, juga telah diluncurkan strategi pengembangan ekonomi syariah yang terdiri atas tiga pilar, yakni pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset, edukasi ekonomi dan keuangan syariah. “Sejak awal penyelenggaraan ISEF hingga yang ke-5 ini kita rancang untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menekankan pentingnya sektor riil dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah saat ini cukup pesat, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. “Pembiayaan syariah cepat sekali berkembang tapi kemudian mendekati lima persen dia tiba-tiba agak tersendat. Saya pikir itu adalah suatu indikasi kendalanya bukan di pembiayaan itu sendiri, karena perbankan kita untuk terus membuka dan mengembangkan pembiayaan syariah. Yang justru lebih lambat berkembangnya adalah sektor riilnya syariah itu sendiri,” ujar dia.

Menurut data yang dikemukakan BI, pangsa pasar keuangan syariah saat ini sebesar delapan persen dari pangsa pasar keuangan nasional. Angka itu meningkat dibanding empat tahun lalu, ketika pasar keuangan syariah terjebak stagnan di lima persen. Hingga 2023, BI menargetkan pangsa pasar keuangan syariah bisa mencapai 20 persen. ISEF 2018 meliputi dua kegiatan utama yaitu pertama, Forum Ekonomi Syariah yang membahas pengembangan konsep dan model penerapan kebijakan ekonomi keuangan syariah dan melibatkan pakar keuangan syariah. Kedua, Sharia Fair yang diarahkan untuk mendukung pencapaian rantai pasokan halal, terutama dalam hal pertanian terintegrasi, industri pengolahan makanan halal, fesyen, energi terbarukan, dan wisata halal.

BI Punya 4 “Jamu Manis” untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi pada 2019 akan melebihi realisasi pertumbuhan 2018 yang diperkirakan sebesar 5,1 persen (tahun ke tahun/yoy), dengan empat kebijakan di luar instrumen suku bunga acuan.



Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan BI di Jakarta, Selasa, menekankan instrumen suku bunga acuan di 2019 akan digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan parameter nilai tukar dan inflasi. Namun, Perry membantah jika BI disebut membiarkan pertumbuhan ekonomi melambat dengan menaikkan suku bunga acuan. Dalam kurun enam bulan saja, Mei-November 2018, BI sudah menaikkan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate” sebanyak 175 basis poin menjadi enam persen. “Ingat satu jamu pahit kenaikan suku bunga, tapi ada empat ‘jamu manis’, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.

Empat amunisi atau “jamu manis” yang disebut Perry itu diterjemahkan dalam beberapa kebijakan yang akomodatif. Pertama, kebijakan untuk memperdalam pasar keuangan agar meningkatkan instrumen alternatif pendanaan bagi perekonomian. Kedua, kebijakan untuk menjaga likuiditas perbankan yang memadai untuk mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan. Ketiga, BI juga terus mematangkan untuk melonggarkan kebijakan makroprudensial. Terakhir, kebijakan digitalisasi cara pembayaran untuk meningkatkan konsumsi dan pendapatan masyarakat. Perry bahkan memperkirakan ekonomi masih bisa tumbuh di 5,2 persen (yoy) pada 2019. “Rentang pertumbuhan ekonomi di 5-5,4 persen, dengan titik tengah di 5,2 persen, bisa juga ke 5,3 persen dan 5,4 persen,” ujar Perry. Bank swasta terbesar di Indonesia PT. Bank Central Asia Tbk mengingatkan BI untuk tetap waspada dengan potensi pengetatan likuiditas di 2019. Hal ini terkait dengan arah kebijakan suku bunga acuan BI di 2019 yang tetap antisipatif dan mendahului negara-negara lain (ahead of the curve).

Menurut Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, saat ini kondisi likuiditas perbankan sudah mengetat, yang terindikasi dari rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio/LDR) yang sudah mencapai 94 persen. “Yang masalah likuiditas pasar sudah 94 persen. Kalau DPK tahun depan cuma 8 persen, kredit 12 persen, LDR makin besar lagi. Ini rada harus waspada,” kata Jahja di kesempatan yang sama.