Kapolri: Hukum Mati Oknum Anggota Polri yang Terlibat Narkoba

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menginstruksikan penyidik untuk menjerat oknum anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana narkoba dengan hukuman mati.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Argo Yuwono mengatakan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis berkomitmen memberantas seluruh peredaran narkotika di Indonesia.

Menurut Kapolri jika ada oknum Polisi yang terlibat peredaran barang haram tersebut harus dihukum mati.



“Komitmen Kapolri Jenderal Idham Azis sangat jelas dan tegas. Oknum anggota yang terlibat harus dihukum mati karena yang bersangkutan tahu undang-undang dan tahu hukum,” tutur Argo dalam keterangan resminya, Minggu (25/10/2020).

Argo juga memaparkan dari 113 oknum yang terlibat pelanggaran berat dan dipecat sebagai anggota Polisi, mayoritas terseret kasus tindak pidana narkoba. Namun Argo tidak memerinci total oknum anggota yang terlibat dalam kasus narkoba.

“Tindakan tegas oknum polisi yang terlibat dalam berbagai pelanggaran berat khususnya narkoba dipecat. Sepanjang Januari sampai Oktober ada 113 orang terlibat pelanggaran berat,” kata Argo.

Menurut Argo ada kasus oknum anggota Polri yang terlibat masalah hukum termasuk narkoba yang sudah inkrah. Juga masih ada yang dalam proses di persidangan.

“Ada yang sudah inkrah keputusan pengadilan dan ada yang masih berproses,” ujarnya.

KPK Tetapkan Dirut PLN Sofyan Basir jadi Tersangka Suap Proyek PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir (SFB) sebagai tersangka dalam kasus suap pembangunan proyek PLTU Riau-1, Selasa (23/4/2019).

Penetapan tersangka baru ini dilakukan KPK setelah mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1.



Sebelumnya, juru bicara KPK Febri menyebut penetapan tersangka baru itu merupakan perkembangan penanganan perkara di sektor energi hasil dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK tahun lalu.

“Ini merupakan perkara dugaan korupsi di sektor energi, sebuah sektor yang menjadi perhatian KPK karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat secara luas,” kata Febri.

Penetapan tersangka Sofyan Basir dilakukan di hari yang sama dengan penjatuhan vonis terhadap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat.

Idrus Marham dinyatakan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dia terbukti menerima suap senilai Rp2,25 miliar dari pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakuakan secara bersama-sama,” ujar Hakim Ketua Yanto membacakan amar putusan.

Tak hanya kurungan badan, mantan Menteri Sosial tersebut diwajibkan membayar denda Rp150 juta subsider 2 bulan. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa penuntut umum pada KPK yaitu 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan.

Ketua Majelis Hakim Yanto menyebut Idrus bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih sekaligus Anggota Fraksi Golkar menerima aliran dana guna membantu Johannes B. Kotjo untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

Kendati tak menikmati hasil uang korupsi tersebut, namun Idrus mengetahui adanya penerimaan uang Rp4,75 miliar dari Kotjo untuk Eni.

Termasuk soal permintaan bantuan uang Eni ke Kotjo guna membantu kepentingan Pilkada suaminya M. Al Khadziq di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

“Terdakwa meminta Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membantu Eni Maulani Saragih untuk keperluan Pilkada Temanggung,” kata Yanto.

Dia juga turut membantu Eni mengawal proyek PLTU Riau-1 saat menjabat Plt Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus KTP elektronik.

Selain itu, dalam beberapa kesempatan juga Eni menemui sejumlah pihak bersama Idrus untuk memuluskan proyek PLTU Riau-1 tersebut.

Idrus kemudian mengarahkan Eni untuk meminta uang US$2,5 juta kepada Kotjo untuk digunakan keperluan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada 2017. Dalam struktur kepanitiaan, Eni menjabat sebagai Bendahara.