);

Capres Prabowo Janji Pangkas Pajak Jika Terpilih. Mungkinkah?

Spread the love

Calon presiden Indonesia Prabowo Subianto akan memangkas pajak penghasilan perusahaan dan pribadi jika ia berkuasa. Ini merupakan bagian dari rencana untuk bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura yang menerapkan tarif pajak rendah dalam menarik lebih banyak investasi ke ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu.



Reformasi pajak adalah salah satu program ekonomi utama Prabowo dalam kampanye pemilihannya melawan Presiden Joko Widodo menjelang pemungutan suara April. Demikian dikemukakan Dradjad Wibowo, seorang politikus dari Partai Amanat Nasional yang membantu untuk merumuskan kebijakan untuk kubu Prabowo.

Rencana itu, yang mungkin akan digulirkan selama 10 tahun, belum difinalisasikan, kata Wibowo. Meskipun dia tidak mengungkapkan tarif pajak yang mungkin, dia mengatakan tujuannya adalah untuk mencapai posisi setara dengan Singapura.

Indonesia saat ini memiliki tingkat pajak penghasilan pribadi tertinggi sebesar 30 persen dan tarif pajak perusahaan 25 persen. Singapura memiliki tarif pajak perusahaan 17 persen dan tingkat individu 22 persen untuk penduduk.

“Tarif pajak nominal kami terlalu tinggi,” kata Wibowo pada hari Rabu. Reformasi pajak diperlukan untuk menarik lebih banyak bisnis asing serta mendorong kepatuhan, katanya. Kubu Prabowo-Sandi juga akan menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak.

Sementara itu, Kepala Kajian Makro LPEM UI Febrio Kacaribu meragukan keberanian capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga, untuk merealisasikan janji kampanyenya dalam sektor perpajakan, yakni menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21).

Menurut Febrio, program yang bertujuan mendorong orang-orang membayarkan pajaknya kepada negara itu dinilai kurang tepat sebab saat ini tax ratio yang diterima pemerintah masih rendah.

Jika hal tersebut dilakukan, maka pendapatan negara dari sektor pajak bakal merosot dan berpotensi mengganggu program-program yang akan mereka jalankan. Karena itu lah, menurutya, program populis tersebut bakal sulit direalisasikan dan berpotensi sebatas janji belaka.

“Karena memang tax ratio kita sangat rendah. Terakhir kita berada di 11 persen dan menjadi tantangan ke depan untuk membiayai pembangunan kita harus dapat penerimaan pajak,” ujar Febrio di Jakarta Selatan, Senin (12/11/2018).

Tax ratio Indonesia yang masih jauh tertinggal dari negara lain itu, kata dia, disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Berdasarkan hasil audit BPK tahun 2017, tax ratio Indonesia bahkan masih berada di angka 10,78 persen.

Hal ini membuat realisasi penerimaan negara tak pernah maksimal dan mempengaruhi pembiayaan program-program pemerintah. Karena itulah, menurut dia, yang seharusnya diwacanakan adalah reformasi perpajakan terutama dalam hal penegakan hukum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *