DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Moratorium bagi Facebook

Spread the love

INFOGOLFPLUS — DPR meminta pemerintah mempertimbangkan moratorium (penghentian sementara) Facebook di Tanah Air karena media sosial ini tidak memiliki kepedulian terhadap keamanan data pengguna. Akibatnya, terjadi kebocoran data lebih dari sejuta pengguna di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengemukakan hal tersebut seusai rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi I DPR dan Facebook yang diwakili Vice President of Public Policy Asia Pacific Simon Milner dan Kepala Kebijakan Publik Facebook untuk Indonesia Ruben Hattari, Selasa (17/4). Rapat itu menghasilkan sejumlah catatan yang merupakan respons atas ketidakpuasan DPR terhadap salah satu jejaring sosial terbesar di dunia itu.

Meutya Hafid menilai, klaim Facebook bahwa yang membocorkan data merupakan pihak ketiga dan pihak ketiga itu telah melanggar perjanjian dengan Facebook, tidak dapat dipercaya karena tidak berdasar karena Facebook tidak mampu menunjukkan dokumen bukti perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga tersebut, yakni Cambridge Analytica dan Korgan.

“Karena Facebook tidak juga menunjukkan bukti tertulis, maka pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan 1,09 juta data pengguna di Indonesia belum jelas. Klaim Facebook bahwa pihak ketiga yang membocorkan tidak dapat kami terima. Aneh, perusahaan sebesar Facebook tidak punya aturan dan sanksi kepada pihak ketiga. Ini masalah serius karena Facebook tidak peduli pada keamanan data pengguna. Karena itu, kami minta pemerintah untuk mempertimbangkan moratorium sampai ada investigasi menyeluruh dan perbaikan oleh Facebook,” kata Meutya seusai rapat.

Adapun poin-poin catatan tersebut adalah, pertama, kasus penyalahgunaan data pengguna perlu diusut tuntas sehingga ke depan tidak terulang. karena itu perlu dilakukan audit investigasi atas kasus tersebut. Kedua, keamanan dan kerahasiaan data merupakan tanggung jawab Facebook agar pengguna terlindungi dengan baik di dunia digital. Ketiga, model kerja sama antara Facebook dan pihak ketiga harus mengedepankan perlindungan keamanan dan kerahasiaan data pengguna di Indonesia serta pentingnya memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar perjanjian. Keempat, penyajian konten Facebook di Indonesia perlu memperhatikan kondisi sosial budaya dengan menghilangkan semua konten negatif yang mengandung unsur kebohongan, pornografi, kekerasan, dan hal-hal yang berpotensi mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI. Menurut Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais, catatan tersebut akan menjadi masukan bagi pihaknya dalam rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Menurut Hanafi, pihaknya perlu memanggil Kemenkominfo karena banyak suara masyarakat agar pemerintah menjatuhkan sanksi kepada Facebook. “Juga kami ingin minta penjelasan Kominfo, langkah apa saja yang tepat dilakukan kepada Facebook agar memenuhi janjinya untuk melindungi data rakyat Indonesia yang menjadi penggunanya,” kata dia.

Dalam rapat tersebut, Komisi I meminta Facebook memberikan dokumen perjanjian atau nota kesepahaman dengan pihak ketiga, Aleksandr Kogan, sebagai pengembang aplikasi dalam kasus kebocoran data pengguna ke Cambridge Analytica. Namun selama rapat berlangsung, pihak Facebook tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut dengan alasan mereka tidak memiliki perjanjian tertulis dengan Kogan.

Simon Milner mengatakan, bahwa dalam kasus itu Facebook tidak menjalin hubungan dengan Cambridge Analytica. ”Masalah ini hanya dengan Dr Korgan, tidak ada hubungan dengan Cambridge Analytica. Data yang diberikan dia (Kogan) kepada Cambridge Analytica menyalahi kebijakan Facebook,” kata Milner. Jawaban tersebut dinilai anggota Komisi I Sukamta sebagai bentuk saling lempar tanggung jawab antara Facebook, Korgan, dan Cambridge Analytica.

Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Komisi I untuk meminta pemerintah mengeluarkan moratorium. Menurut Meutya Hafid, isi dokumen perjanjian tersebut sangat penting, karena akan menjadi landasan pembahasan apakah Facebook atau pihak ketiga yang melakukan pelanggaran. ”Facebook tidak bisa menyalahkan pihak ketiga begitu saja. Kalau tidak ada MoU artinya Facebook tidak cukup berusaha untuk menjaga data-data pelanggan dengan memberikan aturan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga seolah-olah dipersilahkan ambil data, yang sebetulnya diatur dalam UU ITE Pasal 32 dan 33,” kata politikus Partai Golkar itu. Meutya menambahkan, hingga kini Facebook belum memberikan hasil audit investigasi kepada pemerintah. Menurutnya, jika Facebook tidak kooperatif, maka opsi moratorium atau memblokir Facebook sementara patut dipertimbangkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *